Selain itu KPK juga sekarang sedang mengusut dugaan pelanggaran dalam penerimaan CPNS di beberapa kementrian dan institusi daerah, beberapa kabupaten/kota sudah masuk dalam tahap penyelidikan. KPK selain fokus pada pengungkapan kasus suap dan pemerasan penerimaan PNS juga membuka posko laporan praktik suap dan pemerasan penerimaan PNS. KPK berharap agar semua pihak yang merasa dirugikan dalam penerimaan CPNSlangsung melaporkan kepada KPK

“Untuk anda yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, tapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap, karena kebetulan anda kenal dengan pelakunya, misalnya atasan, teman sekerja, dan lain-lain, anda bisa menggunakan fasilitas ini. Anda bisa melaporkan indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atasan anda kepada bagian Pengawasan Internal di tempat anda bekerja, tapi apakah ada jaminan bahwa identitas anda akan terjaga kerahasiaannya? Dengan menjadi whistleblower bagi KPK, kerahasiaan identitas anda akan dijamin oleh KPK” (http://kws.kpk.go.id/)

Saya prihatin hari ini melihat orang yang melakukan hal yang tidak baik dalam pekerjaannya ketika mengantar family mengurus dokumen di Kota Padang, dan tidak bisa menyampaikan kata-kata di atas ini, semoga orang-orang yang lain tidak melakukannya. Ingat REZEKI yang TIDAK HALAL tidak akan mendapakan berkah apapun bahkan akan mendapakan kesulitan dari itu semua. Lihatlah contoh-contoh kasus di TV sekarang ini, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan menyadarkan kita untuk selalu berprinsip dalam MENCARI REZEKI HALAL untuk mendapakan KEBERKAHAN dari Allah.

Penyadaran juga untuk para pejabat di PEMERINTAHAN Indonesia untuk bekerja secara jujur dan baik, dan bagi orang yang mau menjadi calon-calon pejabat berikutnya, jangan melakukan kesalahan yang sama dan jangan ikut-ikutan arus mereka yang salah dan jagan menyogok memasuki lingkungannya, TIDAK BERKAH apa yang kalian dapat nantinya.

Faktanya, pelamar yang bernama dr. Lola Fitria Muska yang mempunyai nomor ujian 201010007 yang juga anak dari salah seorang pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dinyatakan lulus ujian TKD, parahnya yang bersangkutan tidak pernah ikut ujian dipenerimaan CPNSD Kabupaten Padang Pariaman.

Ironisnya, dr. Lola Fitria Muska dengan No. Ujian 201010012 juga dinyatakan lulus TKD oleh Pemerintah Kota Pariaman yang langsung ditandatangani oleh Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman.

Nah, kalau seperti ini pemerintah yang mana yang bermain, sampai satu orang pelamar bisa lulus ujian TKD di dua daerah yang berbeda? Bukan itu saja, salah seorang Dokter yang ikut dalam ujian TKD di Padang Pariaman yang minta namanya dirahasiakan juga sangat menyesalkan tindakan dari pihak panitia CPNSD Padang Pariaman terutama BKD Padang Pariaman Jum’at (10/12).

Menurutnya, dr. Lola Fitria Muska itu merupakan adik kelasnya waktu mengecap pendidikan Kedokteran. “Saya menyaksikan betul kalau adik kelas Saya itu tidak ikut ujian, nah kenapa dia bisa dinyatakan lulus oleh Panitia CPNSD Padang Pariaman,” ujarnya menyesali.

Dijelaskannya, jumlah pelamar yang mendaftar sebanyak 24 orang, dalam mengikuti ujian hanya hadir 18 orang, dan setelah ujian TKD dinyatakan lulus sebanyak 15 orang. Kalau melihat kepada prosedur, sebanyak 18 orang pelamar yang ikut Ujian TKD itu seharusnya diumumkan namanya untuk Ikut Ujian Tes Kemampuan Bidang (TKB), karena kuota penerimaan adalah 10 orang untuk padang pariaman, itu berdasarkan ketentuan sebanyak 20 % dari 100% peserta yang harusnya diumumkan lulus ujian TKD. Tapi pihak panitia disini hanya menyatakan lulus ujian TKD 15 orang disini kelihatan tidak fair, ungkapnya.

Dilanjutkannya, lebih anehnya lagi pihak panitia memberikan jawaban atas nama adik kelas Saya ini dicoret namanya dari pengumuman lulus ujian TKD, kebetulan Saya melihat draft nilainya, yang tidak ikut ujian nilainya 43, sementara yang ikut ujian saja tidak sampai nilai 43. Bahkan, yang sangat Saya sesalkan pihak UI tidak menerima komplain peserta ujian, kalau memang kesalahan itu dari UI berdasarkan keterangan pihak BKD Padang pariaman, tuturnya heran.

Muhadek Salman, Kepala BKD Padang Pariaman yang ditemui koran ini Jum’at (10/12) di Kantornya mengatakan, “Saya mentanyakan bahwa dr. Lola Fitria Muska ini memang mendaftar di Padang Pariaman dan nomor ujiannya dikeluarkan. Namun, saat ujian TKD memang dia tidak hadir,” tegas Muhadek.

Ketika ditanyakan kepadanya, kenapa sampai namanya dinyatakan lulus ujian TKD di Padang Pariaman, dijawabnya, itu merupakan kesalah teknis dari pihak UI, meskipun demikian muaranya tetap kepada BKD, namun kita akan mempertanyakan hal tersebut kepada UI kok bisa namanya dikeluarkan oleh UI.

“Saya tidak mengerti benar sistim IT, makanya kita akan mempertanyakan ini kepada pihak UI,” jelas Muhadek seraya mengatakan dr. Lola Fitria Muska itu anak dari Drs. Khaidir, pejabat di DPKD Kota Pariaman.

Muhadek mengakui persoalan lain juga terjadi pada formasi Guru Penjaskes untuk SD yang tidak diumumkan bersamaan dengan formasi yang lain. dan setelah panitia mengirimkan surat kepada UI, hari ini Jumat (10/12) sudah diumumkan disalah satu harian.

Ketika orang tua dari dr. Lola Fitria Muska, Drs. Khaidir yang dihubungi lewat Hp-nya Jum’at (10/12) mengatakan, Saya sudah mengetahui kelulusan anak Saya di Padang Pariaman, tapi anak Saya memang tidak pernah ujian di Padang Pariaman, tapi dia ujian di Kota Pariaman. Jadi kalau persoalan dia lulus di Padang Pariaman Saya tidak tahu, sebaiknya tanya saja kepada instansi bersangkutan, ungkap Khaidir.

Sumber: BAKINNews

Dari lampiran IX terlihat jelas Biaya Penyambungan Maksimum dan ini sesuai peraturan tidak boleh lebih dari nilai itu, sebenarnya ada perhitungannya sesuai dengan berapa daya yang terpasang.

Semua permasalahan mengenai tingginya biaya pasang baru adalah Unit Pelayanan tidak menjalanin kewajiban dari pasal 9 ayat (1) sesuai dengan gambar di samping.

Orang banyak yang tidak tahu dan akibat itu para petugas bisa bermain, atau memang sengaja tidak memasang pengumuman. Apakah ada sangsinya bagi Unit yang tidak memasang pengumuman ini.

Hasus ada ini sangsinya untuk Unit Pelayanan bila tidak memasang pengumuman ini.

Whistleblowign System adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik good governance. Bagi organisasi yang menjalankan aktivitas usahanya secara etis, WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian, namun bagi organisasi yang tidak menjalankan aktivitas usahanya dengan tidak etis, maka WBS dapat menjadi ancaman.

Perbuatan yang dapat dilaporkan (pelanggaran) adalah perbuatan yang dalam pandangan pelapor dengan iktikad baik adalah perbuatan sebagai berikut : Korupsi; Kecurangan; Ketidakjujuran; Perbuatan melanggar hukum (termasuk pencurian, penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya); Pelanggaran ketentuan perpajakan, atau peraturan perundang-undangan lainnya (lingkungan hidup, mark-up, under invoice, ketenagakerjaan, dll.); Pelanggaran Pedoman Etika Perusahaan atau pelanggaran norma-norma kesopanan pada umumnya; Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan keamanan perusahaan; Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non-finansial terhadap perusahaan atau merugikan kepentingan perusahaan; Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) perusahaan, terutama terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi.

Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai bentuk dan besarnya penghargaan yang diberikan. Penghargaan dapat berupa uang atau piagam dan besar premi atau penghargaan berupa uang adalah dua per seribu (dua permil) dari besarnya kerugian pemerintah yang berhasil dikembalikan.

Bagaimana pedoman pelaporan tesebut silahkan baca petunjuk selengkapnya mengenai Pedoman Pelaporan Pelanggaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka KJKS dan UJKS Koperasi perlu memiliki Pedoman Standar Operasional Prosedur Usaha Jasa Keuangan Syariah. Diharapkan Pedoman Standar Operasional Prosedur tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengelolaan usaha jasa keuangan syariah oleh Koperasi, sehingga usaha jasa keuangan syariah pada KJKS dan UJKS Koperasi dapat ditangani secara profesional.

Standar Operasional Manajemen KJKS dan UJKS Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pengelola KJKS dan UJKS Koperasi dalam mengelola kelembagaan, usaha dan keuangannya. Lebih lengkapnya download dokumen SOP KJKS.

Untuk itu maka sangat diperlukan sekali dibentuknya tim dalam menyelidiki Kasus CPNS yang melakukan KKN sebab selama ini tidak pernah ada perbaikan dalam sektor ini malah yang masuk PNS dengan cara KKN sangat mudah didengar dan dilihat orangnya cuma Oknum PNSnya yang sangat sulit dilihat. PNS yang seperti ini yang merusak rentan melakukan tindakan yang sama nantinya dan mungkin kerap melakukan korupsi untuk BALIK MODAL istilah mereka.

1. Pembiayaan seluruh kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB);
2. Pembelian buku tekspelajaran dan buku penunjang untuk koleksi perpustakaan;
3. Pembelian bahan-bahan habis pakai, misalnya buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;
4. Pembiayaan kegiatan kesiswaan, program remedial, program pengayaan siswa, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya;
5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa;
6. Pengembangan profesi guru antara lain pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS;
7. Pembiayaan perawatan sekolah seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair dan perawatan lainnya;
8. Pembiayaan langganan daya dan jasa;
9. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah;
10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin;
11. Pembiayaan pengelolaan BOS dan bila seluruh komponen diatas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan jika masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran sekolah.

Penggunaan dana BOS yang dilarang:

1. Untuk disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan; dipinjamkan kepada pihak lain; membiayai kegiatan yang bukan merupakan prioritas sekolah;
2. Membayar bonus,transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid;
3. Melakukan rehabilitasi sedang dan berat;
4. Membangun gedung/ruanganbaru;
5. Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung prosespembelajaran;
   menanam saham; dan
6. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai sumber dana pemerintah pusat atau daerah.

Fakta dilapangan: dari hasil sampling 4127 sekolah terdapat 2054 sekolah (sebesar 49,79%) penerima dana BOS menyalahi penggunaan dana BOS sebesar Rp 28.14 miliar dengan sebagai berikut:

1. Biaya transportasi kegiatan rekreasi kepala sekolah dan guru.
2. Uang lelah kepala sekolah.
3. Biaya pertemuan hari ulang tahun yayasan (biasa terjadi di sekolah swasta yang dikelola yayasan).
4. Dana BOS digunakan untuk membeli laptop, PC desktop, flash disk, dan peripheral komputer lainnya yang tidak terkait langsung dengan murid.
5. Membeli peralatan yang tidak berkaitan langsung dengan murid seperti dispenser, TV, antena parabola, kursi tamu di ruang kepala sekolah, lemari, dan lain-lain.
6. Pembelian voucher hand phone, pemberian uang duka dan karangan bunga acara pisah sambut kepala dinas, pembelian note book dan PC desktop.
7. Melakukan rehab gedung sekolah yang termasuk dalam rehab sedang atau berat.
8. Biaya honor dan transportasi guru untuk kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya seperti LPMP, SKB, dan Pemda.
9. Dana BOS dipinjamkan sementara untuk membiayai honor guru bantu atau honor guru tidak tetap yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah.
10. Biaya partisipasi HUT Kota/Kabupaten (mengikuti parade HUT kota atau kabupaten).
11. Biaya konsumsi guru dari pagi s.d. siang hari (selain biaya teh, gula, dan kopi seperti diperbolehkan dalam juklak)

Link Terkait mengenai produk-produk rekomendasi dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Indonesia.

Prosedur ini harus diberikan tahap-tahap yang jelas dan transparan dalam rekrutmen CPNS ini baik di pusat maupun di daerah. Misalkan dari seluruh total pelamar yang mengikuti tes nomor pesertanya diurutkan dari peringakat atas sampai bawah. Tahap berikutnya berapa jumlah pelamar yang dibutuhkan untuk tes berikutnya diambil berdasarkan urutan hasil ter pertama dan selajutnya. Dan bila sudah didapatkan hasil tes ke-2 maka di umumkan secara transparan juga peringkatnya. Jika formasi yang dibutuhkan misalnya 100 maka dari hasil Tes ke-2 itu di panggil 100 orang dari peringkat atas untuk untuk melengkapi berkas-berkas pendukung untuk diverifikasi seperti surat pernyataan, surat kesehatan, kelakuan baik dan lain-lain, jika ada yang tidak lengkap/gagal dari proses ini maka diinformasikan pemanggil tahap II dari no urut 101- seterusnya dari hasil Tes ke-2 untuk mengganti kekosongan bukan dengan cara memasukkan yang ilegal (denger-denger cara ilegal ini ada).

Meskipun ada peraturan yang mengharuskan pelamar mengganti sejumlah uang bila telah dinyatakan lulus dan telah mendaftar ulang menggundurkan diri maka jangan ada pihak-pihak tertentu mengambil kesempetan memasukkan orang secara ilegal, pengunduran diri atau tidak mendaftar ulang mungkin akan terjadi tapi harus memanggil kembali uratan selajutnya dari daftar urut nilai peserta untuk mengisi formasi yang kosong.

Mudah-mudahan ada perubahan yang baik dalam proses Rekrutmen CPNS di negara kita ini sehingga menghasilkan abdi-abdi negara yang terhormat di mata masyarakat.