SLO ( Sertifikat Layak Operasional) Wajib atau Tidak


Pengertian SLO
SLO kepanjangan dari Sertifikat Layak Operasional, yang menerbitkan SLO adalah PPILN (Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional). Jika rumah atau bagunan dari pelanggan PLN yang memiliki sertifikat SLO maka dijamin standarlisasi Instalasi Bangunan Listriknya oleh PPILN, jika terjadi kebakaran pelanggan akan mendapatkan santunan yang besarnya tergantung besaran pemakaian daya atau minimal 2,5 juta Rupiah per pelanggan. Ini sesuai pasal 44 Undang-undang Nomor 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 14/2012, dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/K/20/Men2012. (Sumber Padang Ekspres 22-Feb-14).

Kenyatan dilapangan
Calon pelanggan PLN yang akan memasang listrik baru disuruh membayar biaya SLO, sebagian besar pelanggan PLN dan calon pelanggan PLN tidak paham dengan SLO sebab mereka sudah membayar resmi kepada PLN secara resmi melalui pendaftaran Online.
Contoh Pasang Baru Prabayar R1 (Rumah Tangga) Daya 450Watt sudah dengan token Rp20.000, Jadi total yang kita bayar via ATM atau Loketnya = Rp360.500
PLN Prabayar R1 Daya 450watt

Contoh Pasang Baru Prabayar R1 (Rumah Tangga) Daya 900Watt sudah dengan token Rp20.000, Jadi total yang kita bayar via ATM atau Loketnya = Rp698.000
PLN Prabayar R1 Daya 900watt

Contoh Pasang Baru R1 Prabayar (Rumah Tangga) Daya 1300Watt sudah dengan token Rp20.000, Jadi total yang kita bayar ke PLN via ATM atau Loketnya = Rp998.000
PLN Prabayar R1 Daya 1300watt

Perlu dipahami biaya pasang baru ini hanya penyambungan dari Instalsi PLN (tiang PLN) ke jaringan di dalam rumah/bangunan dan pemasangan Meteran Listrik, lalu PLN akan mentes listriknya setelah terhubung ke jaringan dalam rumah.

Instalasi di dalam rumah bukan tugas PLN, jadi sebelum memasang listrik PLN instasi listrik didalam bangunan atau rumah sudah siap. Jadi silahkan calon pelanggan PLN memasang Instalasi menggunakan Jasa Instalir yang ada seperti menggunakan Jasa PPILN (Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional) dan tidak ada kewajiban harus pakai jasa ini, kalau kewajibab berarti Monopoli pihak PPILN, berarti tidak ada kewajiban juga harus punya SLO jika calon pelangan menggunakan jasa lain yang tidak menerbitkan SLO asalkan Jasa ini profesional kerja dan hasil kerjanya.
Kasus yang banyak terjadi dilapangan pada saat penyambungan Jaringan oleh petugas PLN dari tiang ke rumah/bangunan ada oknum Instalir SLO biasanya dari awal mereka sudah mewajibkan calon pelanggan PLN untuk membayar SLO.
Disini letak permasalahnnya, calon pelanggan yang sudah siap jaringan instalsi rumah masa disuruh bayar untuk Sertifikat Layak Operasional (SLO), sudah jelas yang mengerjakan Instalasi Rumah bukan PPILN masa dipaksa untuk membayar SLO untuk menerbitkan surat jaminan seperti asuransi.
Tidak ada kewajiban dari persyaratan tertulis dari PLN harus punya SLO, Petugas PLN sebelum menyambungkan Instalsi dari tiang PLN ke dalam rumah sudah pasti mencek kesiapan jaringan dalam dan itu bukan pihak PPILN-SLO. Kalau punya SLO lebih meyakinkan sekali bagi Petugas PLN bahwa Instalsi didalam rumah/bangunan tersebut sudah menggunakan Jasa PPILN dalam memasang Instalasi di dalam rumah.
Jadi calon pelanggan PLN harus memahami ini, untuk beberapa kasus yang dimintai biaya untuk membayar SLO sedangkan instalasinya bukan dari Jasa PPILN bisa berargumentasi untuk tidak membayar SLO, kalau terjadi musibah tidak akan berlaku juga jaminan asuransi dari SLO jika dilakukan investigasi ternyata bukan pihak PPILN yang memansang instalasinya.
Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan.

43 Tanggapan

  1. saya baca di web ini:
    http://ppiln.or.id/?show=page&act=view&id=10

    ada pasal yang mengharuskan untuk mempunyai SLO

    pasal 54 ayat 1 dijelaskan bahwa “setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga Listrik tanpa SERTIFIKAT LAIK OPERASI sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 4 maka dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah”

    apakah ini benar?

    • Sangsi tersebut saya pribadi belum tahu.
      Saya hanya mengomentari bahasanya “PPILN mengeluarkan Sertifikat Laik Operasi setelah melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi listrik”
      Bagaimana SOP mereka dalam memeriksa dan menguji (tentunya bukan hanya melihat kotak skring dan saklar lampu serta mencoba menyalakan), seharusnya kalau memeriksa lihat pada saat proses pemasangan/instalasinya. Namanya instalasi jika harus berdasarkan SNI menurut mereka, hal yang perlu diperhatikan yaitu peralatan dan kabel yang digunakan, umumnya perlengkapan yang dijual semuanya sudah berstandar SNI. Yang terpenting keahlian dari yang memasang apakah sudah berdasarkan Standart SNI, cara membuat jaringan, cara proses penyambungan antar kabel apakah sudah benar dan aman, jadi intinya pada proses pengerjaannya kalau benar mau mengeluarkan sertifikat layak operasi. Kalau SOP mereka datang pada saat proses penyambungan bersama petugas PLN dan melihat peralatan yang digunakan dan melihat hasil akhir bahwa aliran listrik sudah bisa menghidupkan peralatan elektronik artinya mereka mengeluarkan sertifikat atas proses pengerjaan petugas PLN yang menyambungkan instalasinya dari tiang PLN ke Meteran Listrik lalu ke instalasi rumah yang sudah siap pakai sebelumnya.
      Jika kita ambil contoh yang lebih rumit lagi sebuah gedung bertingkat, apakah mungkin petugas itu memeriksa instalasi yang super kompleks dan saya jamin petugas itu tidak mengerti banyak apa saja yang dikerjakan tapi bagaimana bisa menerbitkan sertifikat layak operasi untuk kasus seperti ini. Sebab itu pendapat saya jika diperlukan sertifikat juga maka yang menerbitkan yaitu pihak kontraktor pekerjanya. Bagaimana pendapat anda, pendapat saya perlu dipertanyakan lagi aturan tersebut.
      Kalau saya memiliki saran Sebaiknya yang jadi Instalir itu orang yang kredibilitasnya jelas, artinya memang memiliki pengetahuan yang bagus dan ahli, jika di perlukan sertifikat seharusnya sertifikat profesional dari instalirnya yang diperlukan dan bisa meberikan garasi kerjaannya tersebut. Ini baru OK.
      Setuju!!

      • o iya juga pak, kemaren saya baru pasang listrik baru.
        terus untuk instalasi nya diurus sendiri, menyesuaikan dengan saran dari instalatur(PPILN) yaitu pakai kabel sekian dan sekian.
        setelah instalasi di rumah selesai, baru deh menghubungi pihak PPILN lagi, untuk SLO nya saja biayanya 70rb, tapi harus atas persetujuan instalatur, neg0-nego akhirnya dapet 250rb sudah termasuk SLO.
        bapak instalatur yang datang cuma nanya ini itu doank, melihat dari luar, lalu dinyalakan deh listriknya… emang agak aneh jadinya.

  2. terimakasih udah membuka wawasan masyarakat luas, SLO itu menurut UU no. 30 tahun 2009 wajib (tapi coba tanya jaringan PLN udah pada ada SLO kagak tuh) dan itu berlaku untuk semua termasuk untuk sambungan rumah baik baru maupun eksisting. Ada peraturan lebih baru yaitu Permen ESDM no. 5 tahun 2014 yang menerbitkan SLO adalah LIT (lembaga inspeksi teknis) pasal 13 ayat 2, akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 2012 pasal 46 ayat 8 menyebutkan dengan jelas dan tegas “Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”. Jika LIT yang dalam hal ini PPILN menggunakan Permen ESDM no. 5 Tahun 2014 dalam menerbitkan SLO apa fungsi pemerintah dalam hal ini dalam melakukan pengawasan maupun monitoring? dan dikhawatirkan akan terjadi masalah sosial yang lebih besar karena LIT(PPILN) mereka lebaga swasta yang berorientasi profit, tapi tenang saja dapat dimentahkan dengan PP no. 14 Tahun 2012 yang notabene adalah peraturan yang lebih tinggi

  3. saya seorang instalatir,mmng banyak kendala d lapangan masalah slo,seakan masyarakat d bodohi dgn ada y slo. begini,pada saat pmasangan kwh meter ,seakan pelanggan d paksa mengunakan slo,setelah di bayar slo y,malah tak pernah d terbitkan. ni seakan ada unsur penipuan skala kecil,tp d kumpul dari sekian banyak pelanggan brpa tuh nilai keuntungan yg d dapat.dsini pemerintah hrs lebih bijak lg dalam memutuskan kewenangan.

  4. Saya menyimpulkan, dari dulu hingga kini, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kebutuhan energi, PLN membiarkan bahkan dengan “sistemnya” menumbuh kembangkan praktik pungli. Bayangkan saja, sebelum tersedianya mekanisme daftar online, calon pelanggan harus berhubungan dengan pihak ketiga yaitu kontraktor (CV) atau bahkan oknum PLN/kontraktor, di sini harga yang ditetapkan hanya berdasarkan nego, dan itupun instalasinya penuh kebohongan, contoh memasang fitting lampu tanpa ada instalasi kabel di dalamnya. Pelanggan tidak pernah tahu apa hak dan kewajibannya, sehingga suatu saat bisa saja pelanggan baru ini terjerat kasus pelanggaran yang sama sekali tidak pernah ia duga.
    Kini, aturan tentang instalasi listrik ditambah dengan hadirnya Konsuil, PPILN, dan lembaga lainnya. Calon pelanggan “diharuskan” mengikuti aturan main komite atau perkumpulan tersebut. Di sinilah sarang pungli itu berpindah tempat menjadi “tampak legal” karena tidak bersentuhan langsung dengan PLN.
    Bagaimana fakta dunia kelistrikan di lapangan? apakah kesemrawutan instalasi kelistrikan dapat terurai, termasuk instalasi eksisting? dan yang terpenting apakah masyarakat sudah tidak lagi dibodohi oleh “aparatur negara?
    Saya rasa, jauh panggang dari api.

    • Sebenarnya setuju dengan adanya SLO tapi harus memakai alat untuk mengecek instalasi listrik sehingga tau kelayakan instalasinya dan harganya sesusi kerjanya

  5. betul pak PLN ini taglinenya aja sok bersih dan suci kenyataanya cuman ganti nama aja korupsinya. dan yg lebih lucu lagi sekarang pasang baru harus nunggu 2-4 bulan, coba bayangkan kalo calon pelanggan sudah ready masa dia harus nunggu dulu trus harus pake lilin gitu sampai terpasang. menyambut masalah slo juga banyak calon pelanggan yang tidak paham yang saya sesalkan kenapa juga harus ada slo bayar pula lagi .. kalo dari awal daftar online sudah dijelaskan ada biaya selain biaya yg dikenakan kan lebih fair buat calon pelanggan dibanding dipungut kanan kiri ..

  6. saya mengalami sendiri pemasangan baru, sampai sekarang dari bulan Oktober berarti sudah 2 bulan menunggu, padahal di awal kita disuruh bayar biaya penyambungan lunas. Rumah sudah selesai direnovasi ternyata listrik belum bisa dipasang. Kalau begini kan pelanggan rugi karena masih harus bayar kontrakan, karena listrik di rumah belum nyambung.

  7. Sewaktu saya akan pasang listrik, lewat jasa biro, siap beres harga 2,8 jt tuk 900 VA dan 3,5 jt tuk 1300 VA sudah termasuk instalasi 5 titik katanya. seseorang teman memberitahu kalau pasang PLN sudah bisa online, saya coba daftar online dengan daya 1300 dan bayar di di POS kena 900 an rb. ternyata sewaktu di kantor PLN saya diharuskan mecari biro untuk mendapatkan SLO, biro tersebut mematok harga 500 rb tidak bisa ditawar. akhirnya saya bayar juga, jadi total dengan daya 1300 saya kena Rp. 1,5 jt dengan instalasi pasang sendiri sebanyak 15 titik. klo terima beres 5 titik lewat biro 3.5 jt. wah baru tau di web ppiln kalo SLO cuma bayar Rp 85.000,- tuk daya 1300 VA.
    ternyata pake online juga tetap kena juga, apalagi lewat biro lebih banyak kenanya….
    SEBAIKNYA PLN HARUS MENJELASKAN BERAPA BIAYA PASANG LISTRIK SEDETAILNYA KEPADA CALON PELANGGAN SAMPAI LAMPU HIDUP/METER TERPASANG.

    • Di satu sisi dalam pendaftaran pasang baru sudah online pembayaran nya pun resmi online tetapi seperti yang saya tulis apakah perlu mencari Biro SLO jika instalasi sudah siap. Seharusnya itu sebuah pilihan saja untuk pelanggan, kalau wajib melalui biro juga tolong dijelaskan kepada kami. Seperti halnya gangguan listrik jika ternyata ada gangguan didalam instalasi rumah PLN tidak mau mengerjakannya karena tanggung jawab kerjaannya hanya sampai batas meteran listrik.

    • pak saya mau melengkapi slo listrik saya gimna bisa mendapatkan slo nya.tks

  8. birokrasinya rumit coba langsung satu atap ditetapkan biayanya berapa bersama instalasinya jd hrg tidak dimainkan kontraktor!!!!

  9. di kalimantan barat lebih parah nya lagi:
    setiap pengajuan pasang baru melalui tahapan:
    1. bayar biaya penyambungan (jelas aturannya),
    2. bayar blangko gambar (gak jelas)
    3. bayar slo (jelas)
    4. bayar gelis / layanan 1 atap ( gak jela)

  10. Tiga hari lalu saya mengajukan permohonan baru untuk tiga meteran secara online. dan keesokan harinya saya langsung bayar Rp 866000 untuk daya 900( sdh naik dari Rp698000). sebelumnya saya sdh lebih dulu menyiapkan berkas berupa IMB dan AJB.
    2 hari kemudian ada pihak yang mengaku “bagian pemasangan” menelepon saya untuk menbayar terlebih dulu Rp 450000/meteran(biaya slo) , agar meteran bisa terpasang.
    Tentu saja saya tepok jidat,
    Menurut teman teman semua, apa yg harus saya lakukan kepada pihak konsuilnya?

    Terimakasih

    • Seperti yang saya tulis ini, SLO ini membingungkan. Dari Namanya Sertifikat Layak Operasi, klo kita menggunakan jasa pembuatan jaringan listrik dalam rumah/bangunan pada Konsuil tersebut maka konsuil akan menerbitkan SLO yang menjamin bagunan itu instalsinya sudah standar dan aman operasi karena dikerjakan oleh petugasnya. Jika kasusnya jaringan sudah selesai dan sudah dijamin oleh yang membuat jaringan tersebut bagaimana pihak konsuil mau menjamin dengan menerbitkan SLO utk kerjaan pihal lain.

      • SLO ini kan celah bisnisnya oknum PLN, saya pasang PSB beberapa kali secara on line dan bayar SLO dan biaya gambar tapi sampai hari ini kami blm pernah dapat sertifikat SLO, bentuknya kaya apa juga saya tidak pernah lihat

  11. Di tempat saya malah lebih parah.ceritanya begini,tempat saya adalah pedesaan yg sama sekali blm ada jaringan listrik.pada akhir 2014 PLN atau pemerintah mulai memasang jaringan listrik.nah,seiring dengan dipasangnya jaringan listrik penduduk termasuk saya mulai di mintai ktp oleh perangkat desa/dusun katanya untuk pendaftaran kwh.perangkat desa atau pengurus mengatakan kalau harga kwh untuk 900va 3,5jt dgn sistem pembayaran 3x yaitu saat pemasangan tiang 30%,masuk jaringan 30% dan pemasangan kwh sisanya.saya pribadi tidak mau dgn sistem pembayaran seperti ini krn mnrt saya ada banyak kejanggalan.contoh nya kalau tiba2 yg mengumpulkan duit kabur.jd saya memutuskan bayar ada barang(kwh/lampu hidup)ada uang.sampai saat ini masih simpang siur kpn kwh akan dipasang.krn sdh lama menunggu sedangkan jaringan listrik sdh hidup maka saya mencoba untuk membeli kwh dari orang lain di luar pengurus desa.tp ada isu yg mengatakan kl kwh dari luar pengurus desa tidak boleh dipasang dgn alasan bahwa hrg kwh dari pengurus desa sudah termasuk biaya pembebasan lahan untuk pemasangan tiang.jd seolah olah beban pembebasan tiang di beban kan sama penduduk.ini lah yg saya bingungkan,mau ikut pengurus harga mahal ga tau kapan pemasangan kwh,mau cari sendiri ga bisa.kira2 ada yg punya solusi?

    • Saya kurang mengerti pembelian KWH diluar pengurus desa. Mungkin maksudnya “mendaftar sebagai pelanggan PLN” sebaiknya bahasanya ini.
      Untuk mendaftar ke PLN sebaiknya urusan ke kantor PLN nya langsung dan apakah sudah bisa PLN memasangkan jaringan ke daerah bpk. Menurut saya pemasangan tiang dan lain2 bukan urusan dan biaya calon pelanggan itu sudah kewajiban penyedian PLN.
      Jadi hati-hati dengan penawaran orang lain yg menjanjikan macam-macam yang tidak jelas, urusan semuannya di kantor PLN dan harus dengan orang PLN yg jelas pula.

    • Dari cerita bapak dapat saya simpulkan bahwa perluasan jaringan tersebut adalah jaringan listrik pedesaan (lisdes) yang didanai dari APBN. Sehingga praktek nya SAMA SEKALI TIDAK ADA biaya yang dibebankan kepada masyarakat terkait adanya perluasan jaringan tersebut dalam hal apapun. Adapun biaya seperti yang bapak sampaikan saya pribadi berpendapat adalah permainan dari oknum desa.
      Tidak ada perbedaan permohonan pasang baru listrik baik melalui calo maupun langsung melalui PLN, kalau pun ada itu hanya modus yang digunakan oknum calo tersebut.
      Info lebih detil sebaiknya bapak diskusikan dengan pegawai di kantor PLN terdekat.
      Semoga membantu

  12. Sudah 2 bulan mnnggu akhirnya pihak PLN nelpon,katanya “besok tolong siapkan biaya SLO 120rb karena mo dipasang KWH atas nama bapa,saya jawab di brosur konsuil hanya 70rb tapi pihak PLN tetap bilang 120rb karena ada hal lain yang hrs dibayr,saya cuma jawab ok siap,malam inipun saya msh berfikir apakah yang nelpon saya adalah oknum PLN,trus apakah saya hrs ngikutin aturan mereka? Mohon pencerahan makasih sebelumnya..

    • Hati-hati saja, semua urusan pembayaran saya rasa sudah langsung transfer via Bank. Coba anda telepon ke Cal center PLN 123

  13. katanya SLO untuk menjamin pelanggan dari pemasangan instalasi yang nggak standar.
    Sekarang ada jaminannya gak, kalo instalasi sudah standar tidak ada lagi “arus pendek” yang menyebabkan kebakaran..
    Dan juga saya gak pernah dengar jika penyebab kebakaran akibat arus pendek pernah di bayar ganti rugi oleh PLN.

  14. Saya mau mengomentari pernyataaan penulis ini ***”Instalasi di dalam rumah bukan tugas PLN, jadi sebelum memasang listrik PLN instasi listrik didalam bangunan atau rumah sudah siap. Jadi silahkan calon pelanggan PLN memasang Instalasi menggunakan Jasa Instalir yang ada seperti menggunakan Jasa PPILN (Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional) dan tidak ada kewajiban harus pakai jasa ini, kalau kewajibab berarti Monopoli pihak PPILN, berarti tidak ada kewajiban juga harus punya SLO jika calon pelangan menggunakan jasa lain yang tidak menerbitkan SLO asalkan Jasa ini profesional kerja dan hasil kerjanya.”*** MEMANG BOLEH YA LEMBAGA INSPEKSI SEKALIGUS JADI INSTALATIRNYA??????

  15. PPILN & KONSUIL itu Preman jual kertas,gak fungsi dan prtnggung jwabannya,klaupun trjdi kbkaran prmsalahan klaim akan dilempar ke CV pmsang instlasi atau tikus yg memakan kabel..

  16. saya jg kurng stuju dng proses mendapatkn slo,,lbih dr 10th saya krj sbg instalatir listrik,,diperkantoran,perumahan,hotel, dll,,,,mungkin hampir sluruh indo ane krj sm kontraktor2,,krn ane instalir panggilan….dan disetiap proyek yang saya kerjakan merupakan proyek2 pinalti,,,yg sering kalah di slo ini,dan hampir sluruh proyek kita harus menyuap untuk mendapatkan slo,,knp ko saya harus menyuap.mungkin agan2 pst jg tahu,,jawabanya,kl kita kasih makan+uang rokok eh salah,,,,uang beli motor.baru hari ini menyala kl tdk tahun depan menyala…
    ini sm sj buat sarang baru bagi koruptor2 dng cap legal..
    lihat proses krj saya,alat saya,bahan2 saya,,tp mlh gambr dan jumlah titik yg dihitung,,,
    catatan kmrn ane di waingapu sumba untuk nyala saya ksh uang rokok 10 jt baru mrk sambung…mrk minta 17jt untuk daya 40kvA
    slm koruptor

    • Memprihatinkan keluhan saja yang ada mengenail SLO ini, sepertinya banyak negatifnya dari pada positipnya. Solusi untuk apakah SLO ini jika yang ada kebanyakan keluhan. Mohon jika memiliki pengalaman yg bermanfaat dari adanya SLO ini di post juga kita semua bisa melihat sisi positipnya dari pengalaman tersebut.

  17. saya mau mendaftar jadi pelanggan listrik dengan daya 10.600 va, rencananya mau buka bengkel bubut kecil2an,,saya datangi kantor PLN cabang didaerah saya, disana saya dikenakan biaya 12.060.000, kurang yakin saya hubungi call center PLN, dapat keterangan dikenakan biaya pemasangan Rp. 11.750.000, saya coba daftar (walaupun belum saya bayar), ternyata pendaftaran online dikenakan 10.375.000,,wah kok beda beda ya??,,dari konsuil cabang daerah saya dikenakan biaya 2.000.000, untuk mendapatkan “gambar” sebagai salah satu syarat diterbitkannya SLO,,,,ditambah biaya utk biaya pemasangan 265.000,,,…lucunya pertama kali saya diminta oleh oknum PLN (masih tetangga sih) total biayanya Rp.18.000.000, untuk pemasangan sampai ke meter listrik,,,sedang instalasinya dibebankan kepada saya sebagai calon pelanggan,,,,,,Ya…Allah kapan Indonesia ini lepas dari para preman ????

  18. Saya malah punya masalah neh…jaringan tiang dan jaringan gedung sekolah udah selesai dibangun ama kontraktor. Tapi kata pln gak bisa dialiri karena belum ada slo. Sementara kontraktor sendiri gak jelas. Ada yg bisa bantu gak secara real bukan komentar. Saya guru di SMKN 3 Berau, Kaltim. Hp. 0812144268. Kami punya dana tapi gak tau kemana. Takut ketemu calo. Help please…

    • Seperti ini beberapa masalah sekitar SLO. Ada gedung sekolah yang sudah selesai dan siap dipakai jaringan listrik telah di pasang oleh kontraktor gedung dalam proyek tersebut (tentunya nilai proyek instalasi listriknya mahal) tapi terkendala proses memasukkan jaringan listrik kedalam gedung itu dikarenakan tdk ada SLO.
      Sebenarnya Bpk Akbarunsyah itu disuruh membayar SLO yang ditunjuk PLN saja yang tidak ada hubungannya pemasangan jaringan listrik. Jadi hanyanya dikasih uang untuk buat surat SLO (Sertifikat Laik Operasi (SLO) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga inspeksi Teknik yang melakukan pengujian dan pemeriksaan instalasi listrik seperti PT PPILN) Perhatikan saja apa benar ada pengujian dan pemeriksaan, sebenrnya pengujian dan pemeriksaan dalam prosedurnya sudah dilaksanakan oleh kontraktor gedung.

  19. Ya beginilah oknum2 di indonesia,mencari keuntungan dengan cara menipu,pengalaman pribadi saya bayar untuk SLO ehhhh… sampai skrg SLO tak kunjung datang, parahhhh… waspadalahhh…

  20. Haaaaaa jika terjadi kebakaran mendapat santunan. Tapi saratnya harus nunjukin slo nya padahal udah ikut kebakar hedehhhhh abal abal tokkkk.

  21. kalo menurut saya perlu adanya sertifikat atau sejenis garansi bahwa instalasi dirumah terpasang dengan benar. tapi proses inspeksi harus dijelaskan dengan benar ke konsumen.
    yang perlu diperbaiki adalah sistem terbitnya SLO dan aturan dari PLN. sedangkan untuk pelanggan, harus lebih kritis kepada instalaturnya, dan pastikan SLO anda terima. itu adalah jaminan keamanan listrik rumah anda layaknya sertifikat tanah. simpan dengan sebaiknya.

  22. Emang lucu,sekaligus tragis,, Ada aturan yang mengharuskan punya SLO,, sedangkan masyarakat hanya taunya PLN,, Udah pas daftar di PLN di calo,, eh pas mau bikin SLO kena lagi,, sekarang tarolah dapat/punya SLO trus untuk apa,,,?? kalo kena musibah pas investigasi ternyata instalirnya bukan dari pihak si penerbit SLO maka santunan tidak akan cair,, masalahnya instalir yang direkomendasikan oleh Penerbit SLO pasti minta bayaran yang tidak masuk akal,, kedua dengan membayar tarolah 70rb untuk SLO 900VA kalo didaerahkan jauh bisa puluhan KM dan jalan ancur, apa dengan bayar segitu emang mau pihak Penerbit SLO ngecek,,?? kalo g di cek trus SLO diterbitkan …?? dan emang bener kan gan plo “Haaaaaa jika terjadi kebakaran mendapat santunan. Tapi saratnya harus nunjukin slo nya padahal udah ikut kebakar hedehhhhh abal abal tokkkk” …?? jadi jelaslah aturan yang menjadi kesempatan lahan basah untuk membodohi masyarakat. saya masih ingat ketika tahun 1998 untuk pertama kalinya listrik masuk ke desa saya saat itu saja untuk pemasangan listrik oleh pasa calo dikenakan Rp. 2,5 Juta,, Tau sekarang berapa, kalo emang niatnya menjaga kenapa g asuransi sekalian,..?

  23. Saya berencana melakukan perubahan daya. Apakah butuh SLO juga? Soalnya kan instalasinya sudah eksisting dan sudah dialiri listrik dari PLN.
    Kalaupun tetap harus mendapatkan sertifikasi dari PPILN, takutnya nanti waktu disurvey jadi ada biaya tambahan macem2, karena instalasinya eksisting dan sudah jadul.
    Mohon tanggapannya

  24. saya udah lama masang tapi slo ga pernah diterbitin padahal udah bayar juga 170 ribu

  25. Sy mau tanya apa benar dari PLN Cuman pasang sepedo meter aja? Terus sekring nya beli dimana dan siapa yg pasang? Ini harus cari SLO . Semakin rumit dan dibikin sulit di indo, apa lagi di keluarga Cuman perempuan smua , masak kantor PPILN di tlp dari kmarin Gk ada yg angkat padahal mau tanya syarat apa yg harus dibawa untuk urus SLO

    • Petugas PLN akan memasang meteran listrik dan menyambungkan aliran listrik ke jaringan instalasi dlm bangunan (rumah) jika jaringan rumah itu sudah siap. Sekering yang ibu Sandra maksud itu terdapat dalam jaringan instalasi rumah. Cari saja orang yang mengerti instasi listrik.

  26. saya cek beberapa web konsuil /PPILN sudah ada keterangan biaya tarif SLO per daya di web mereka,,
    tapi kalo saya baca dari beberapa kasus kok biaya nya melebihi tarif yg diwebnya ya.. kok bisa gitu ? gimana perhitungannya ?

  27. tempat usaha saya baru naikan daya tapi dari petugas PLN tetap minta SLO kalau tidak ada SLO daya tidak bisa dinaikan.
    Perubahan daya dari 33KVA menjadi 41,5KVA terkena tarif jasa SLO Rp.3jt.

  28. saya sudah daftar pasang baru di PLN,dan SLO sudah ada.tapi PLN blm juga datang pasang jaringan nya,, nah kalau seprti ini kira kira apa kendalanya,, udah 3 bln loh..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: